Di Balik Tambang, Ada Ancaman Karst dan Sumber Air Banggai
KATABANGGAI.COM – Isu pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam menjadi salah satu sorotan dalam diskusi Roadshow Festival Sastra Banggai yang digelar di Universitas Tompotika (Untika) Luwuk, Rabu (14/10/2026).
Salah satu narasumber yang juga pegiat literasi, Neni Muhidin, mengajak peserta melihat persoalan pertambangan bukan semata dari sisi ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di wilayah yang menjadi lokasi eksploitasi.
Neni mencontohkan kawasan karst di Banggai Kepulauan yang menurutnya memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan sumber air. Ia mengingatkan, kerusakan kawasan karst dapat berdampak terhadap ekosistem dan sumber air di sekitarnya.
“Karst itu sangat identik dengan air. Kalau karst-nya dirusak, airnya pasti akan berdampak,” kata Neni dalam diskusi tersebut.
Menurut dia, persoalan serupa terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Eksploitasi batu gamping, pasir, batu hingga mineral, kata Neni, tidak hanya meninggalkan persoalan di lokasi tambang, tetapi juga dapat memunculkan dampak ekologis yang lebih luas.
Ia mencontohkan pengambilan material batu dari wilayah Palu dan Donggala yang menurutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah lain.
“Secara ekologis nilainya tinggi sekali, tetapi secara ekologis juga menyisakan persoalan karena akhirnya batu itu diambil dan dampaknya banyak,” ujarnya.
TAMBANG DAN MASYARAKAT ADAT
Neni juga menyoroti hubungan antara aktivitas pertambangan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan eksploitasi.
Menurutnya, aktivitas ekstraksi sumber daya alam umumnya berlangsung di wilayah pedesaan yang memiliki ruang hidup, lahan, serta sumber daya yang telah lama dimanfaatkan masyarakat.
Karena itu, kata dia, persoalan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat adat dan masyarakat lokal.
“Semua cerita tentang ekstraksi, pertambangan dan eksploitasi ini bersentuhan dengan masyarakat adat,” katanya.
Ia menilai istilah “tambang rakyat” juga perlu dilihat secara kritis. Sebab, menurut Neni, aktivitas yang disebut sebagai tambang rakyat dalam praktiknya tidak selalu dilakukan oleh masyarakat secara sederhana, tetapi dapat melibatkan kepentingan industri.
Neni kemudian menyinggung kondisi sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah yang menurut pengamatannya telah menghadapi tekanan akibat aktivitas ekstraksi sumber daya alam.
SIGI DISEBUT MEMILIH JALUR BERBEDA
Dalam pemaparannya, Neni menyebut Kabupaten Sigi sebagai salah satu daerah yang sejauh ini masih mempertahankan kebijakan daerah untuk membatasi aktivitas pertambangan.
Ia menyebut keberadaan Peraturan Daerah tentang Sigi Hijau menjadi salah satu instrumen yang membentengi wilayah tersebut dari masuknya aktivitas pertambangan mineral.
Menurut Neni, pilihan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak harus selalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
Ia menilai ekonomi masyarakat masih dapat dikembangkan melalui pertanian, hasil bumi, serta pendekatan restorasi lingkungan.
“Masih ada harapan bahwa ekonomi warga bisa tumbuh dari ekonomi restorasi, dari pertanian dan hasil bumi yang selama ini memang menghidupi kabupaten ini,” ujarnya.
Neni juga mengkritisi cara pandang yang hanya melihat aktivitas pertambangan dari besarnya penerimaan daerah.
Menurut dia, pembahasan mengenai dana bagi hasil pertambangan tidak cukup untuk menggambarkan seluruh konsekuensi yang muncul dari kegiatan ekstraksi.
Ia mengajak masyarakat memperhitungkan biaya ekologis yang muncul ketika lingkungan mengalami kerusakan.
“Jangan terjebak pada diskusi tentang dana bagi hasil. Yang harus kita bayangkan adalah kerusakan ekologis yang tidak pernah dibicarakan,” katanya.
Menurutnya, kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati tidak selalu dapat dinilai dengan uang.
Ia mengatakan, terdapat nilai ekologis tertentu yang tidak dapat begitu saja digantikan dengan kompensasi finansial.
MENGAJAK KAUM INTELEKTUAL BERGERAK
Menutup pemaparannya, Neni mengajak mahasiswa dan kalangan intelektual untuk tidak melihat persoalan lingkungan sebagai masalah yang hanya terjadi jauh dari kehidupan mereka.
Menurut dia, setiap wilayah memiliki keterkaitan dalam satu ekosistem. Dampak kerusakan lingkungan di satu daerah dapat dirasakan di wilayah lain.
Ia mencontohkan asap kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebar hingga ke wilayah yang jauh dari titik kebakaran.
“Sesungguhnya kita terhubung secara ekosistem,” ujarnya.
Neni berharap diskusi dalam Roadshow Festival Sastra Banggai tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat mendorong masyarakat, khususnya kalangan intelektual dan mahasiswa, untuk membangun kesadaran serta kemampuan mengorganisasi berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di daerah.
“Jangan sampai kita menunggu kerusakan yang jauh lebih besar,” pungkasnya. ***
Silakan login terlebih dahulu untuk berkomentar.
Login dengan Google